15 Pengertian Kebijakan Menurut Para Ahli, Tingkatan dan Macamnya – Di dalam kehidupan ini pasti banyak hal yang dapat kita semua kerjakan dan lakukan di setiap harinya.
15 Pengertian Kebijakan Menurut Para Ahli, Tingkatan dan Macamnya
Di dalam melakukan kegiatan tersebut pastinya harus memikirkan apa saja kebijakan yang boleh di lakukan dan yang tidak boleh di lakukan. Berikut pengertian dari kebijakan tersebut:
Pengertian Kebijakan
Kebijakan secara umum diartikan sebagai sebuah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi yang sifatnya mengikat anggota-anggota yang ada dalam organisasi tersebut yang mampu mengatur tindakan dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat.
Pengertian Kebijakan Menurut Para Ahli
Berikut penjelasan menurut para ahlinya:
Carl Friederich
Kebijakan menurut Carl Friederich ialah sebuah arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, sekelompok ataupun pemerintah dalam sebuah lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan serta kesempatan-kesempatan pada sebuah kebijakan yang diusulkan agar bisa menggunakan juga mengatasi dalam rangkap mencapai sebuah tujuan ataupun mewujudkan suatu target maupun maksud tertentu.
kamus politik karya Marbun (2007)
Pengertian kebijakan di dalam kamus politik karya Marbun (2007) ialah suatu rangkaian konsep juga asas yang menjadi garis besar serta dasar bagi rencana dalam melaksanakan sebuah pekerjaan, kepemimpinan dalam organisasi maupun pemerintahan, pernyataan cita-cita, prinsip, tujuan atau maksud sebagai garis pedoman dalam mencapai target tersebut.
William Dunn (1999)
Menurut William Dunn (1999), kebijakan merupakan suatu aturan tertulis yang termasuk dalam aturan formal suatu organisasi yang bersifat mengikat dan mengatur perilaku dan bertujuan menciptakan tata nilai baru di masyarakat.
Suatu kebijakan akan menjadi referensi utama bagi para anggota organisasi atau masyarakat dalam bertindak. Biasanya bersifat proaktif dan memecahkan masalah (problem solving) tidak seperti peraturan (regulation) atau hukum (law) yang sifatnya lebih adatif serta interpretatif meskipun kebijakan pun mengatur apa-apa saja yang boleh maupun tidak boleh. Ini juga diharapkan dapat bersifat umum tanpa menghilangkan ciri lokal yang spesifik. Maka hendaknya memberikan peluang diinterpretasikan sesuai dengan situasi spesifik yang ada.
Laswell (1970)
Kebijakan menurut Laswell (1970) ialah sebuah program untuk mencapai tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah.
Anderson (1979)
Anderson berpendapat bahwa kebijakan ialah suatu rangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang harus diikuti serta dilakukan oleh pelaku-pelakunya dalam upaya memecahkan sebuah persoalan.
Heclo (1977)
Heclo berpandangan bahwa kebijakan merupakan cara dalam bertindak yang dilakukan secara sengaja agar mampu menyelesaikan masalah-masalah yang ada.
Eulau (1977)
Eulau memandang bahwa kebijakan adalah sebuah keputusan tetap yang dicirikan dengan tindakan yan berkelanjutan serta berulang-ulang terhadap para pembuat juga yang melaksanakan kebijakan tersebut.
Amara Raksasa Taya (1976)
Kebijakan menurut Amara Raksasa taya (1976) ialah sebuah strategi atau taktik yang diarahkan guna mencapai sebuah tujuan.
Friedrik (1963)
Friedrik (1963) mengungkapkan bahwa kebijakan ialah serangakaian perilaku yang diajukan oleh individu, kelompok ataupun pemerintah di lingkungan tertentu dengan menyertakan masalah-masalah yang dihadapi serta peluang-peluang yang memungkinkan pelaksanaan ajuan tersebut dalam rangka mencapai tujuan.
Budiardjo (1988)
Budiardjo (1988) menyatakan bahwa kebijakan ialah sekumpulan keputusan yang diambil oleh individu maupun kelompok politik dalam upaya memilih tujuan dan cara-cara yang digunakan dalam mewujudkan tujuan tersebut.
Carter V. Good (1959)
Carter V. Good (1959) mengungkapkan bahwa kebijakan ialah suatu pertimbangan yang berdasarkan pada nilai dan penilaian-penilaian pada faktor-faktor yang bersifat situasional dalam menjalankan perencanaan yang bersifat umum serta memberikan bimbingan dalam pengambilan keputusan agar tujuannya bisa dicapai.
Indrafachrudi (1984)
Indrafachrudi (1984) mendefinisikan kebijakan sebagai sebuah ketentuan pokok yang mendasari serta mengarahkan dalam pelaksanaan aktivitas atau kegiatan administrasi maupun pengelolaan.
Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB)
PBB menyatakan bahwa kebijakan adalah sebuah deklarasi mengenai dasar pedoman dalam berindak atau sebuah arah bagi tindakan tertentu atau sebuah program tentang aktivitas-aktivitas tertentu atau sebuah rencana.
Anderson
Anderson menyatakan bahwa kebijakan merupakan sebuah tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah pelaku dalam upaya memecahkan masalah.
Mustopadidjaja
Kebijakan menurut Mustipadidjaja ialah suatu keputusan dalam organisasi yang bermaksud untuk mampu mengatasi persoalan tertentu yakni sebagai suatu keputusan atau alat untuk mencapai tujuan tertentu yang berisi ketentuan-ketentuan yang dapat dipakai sebagai pedoman perilaku untuk :
- Pengambilan suatu keputusan lebih lanjut yang wajib dilakukan baik dalam kelompok sasaran atau unit organisasi pelaksana kebijakan;
- Pelaksanaan atau penerapan sebuah kebijakan yang telah ditetapkan baik dalam hubungan dengan unit organisasi pelaksana ataupun dengan kelompok sasaran yang dimaksud.
Tingkatan Kebijakan
Tingkatan-tingkatan dalam kebijakan yaitu :
Kebijakan umum
yakni suatu kebijakan yang dijadikan pedoman atau petunjuk pelaksanaan yang sifatnya positif ataupun negatif yang mencakup semua wilayah maupun instansi yang terkait.
Kebijakan pelaksanaan
adalah sebuah kebijakan yang menjelaskan kebijakan umum. Pada tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan sebuah undang-undang.
Kebijakan teknis
yaitu kebijakan operasional yang ada di bawah kebijakan pelaksanaan.
Macam Jenis Kebijakan
Dalam sebuah pemerintahan ada beberapa jenis kebijakan seperti berikut ini :
Kebijakan Keuangan
Merupakan elemen penting dalam kehidupan manusia di mana uang adalah salah satu dari sekian penggerak ekonomi masyarakat sebuah negara. Menjadikan uang adalah benda yang telah disepakati bersama sebagai alat tukar menukar dalam hal perdagangan.
Uang mempunyai banyak fungsi. Dalam hal keuangan sering terdengar juga istilah inflasi yakni kecenderungan naik atau turunnya sebuah barang atau jasa secara terus menerus yang disebabkan oleh ketidakseimbangan arus barang dan arus uang.
Kebijakan Moneter
Ialah kebijakan yang diambil pemerintah guna menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Umumnya dipakai sebagai kebijakan ekonomi untuk jangka pendek. Penting adanya dalam pemerintahan karena mampu mmberikan pengaruh pada perekonomian negara.
Kebijakan Fiskal
Ialah sebuah kebijakan yang mengatur tentang pengeluaran dan penerimaan negara. Sumber pengeluaran negara umumnya dibedakan menjadi dua yaitu pengeluaran rutin misalnya pembayaran gaji pegawai dan pengeluaran untuk pembangunan.
Sedangkan, sumber-sumber penerimaan negara antara lain pajak, pendapatn bukan pajak serta pinjaman atau bantuan luar negeri. Kebijakan fiskal sangat penting dalam pemerintahan sehingga harus benar-benar diperhatikan.
Sekian penjelasan materi 15 Pengertian Kebijakan Menurut Para Ahli, Tingkatan dan Macamnya. Semoga penjelasan di atas bisa dimengerti dengan mudah oleh para pembaca dan bisa menambah pengetahuan para pembaca. Terima kasih 🙂