Pengertian Politik Etis, Tujuan, Latar, Isi dan Penyimpangannya Lengkap

Pengertian Politik Etis, Tujuan, Latar, Isi dan Penyimpangannya Lengkap – Golongan intelektual Belanda mengajukan kritik atas penjajahan yang dilakukan oleh bangsanya terhadap Indonesia dan menuntut dilakukannya balas budi atas semua kemakmuran yang dinikmati Belanda sehingga Belanda menerapkan Politik Etis.

Pengertian Politik Etis, Tujuan, Latar, Isi dan Penyimpangannya Lengkap

Namun, promosi itu tidak berjalan sebagaimana mestinya sebab masih diwarnai dengan banyak penyimpangan.

Pengertian Politik Etis

Politik etis adalah politik yang memperjuangkan untuk mengadakan desentralisasi kesejahteraan rakyat efisiensi atau di wilayah jajahan. Politik teis juga diartikan sebagai suatu pemikiran yang menerangkan bahwa pemerintah kolonial mempunyai tanggung jawab moral dalam menyejahterakan bumiputera. Pemikiran itu merupakan bentuk kritik atas politik tanam paksa.

Pada masa awal keumnculannya tahun 1980 politik etis hadir sebab adanya desakan dari golongan liberal terhadap parlemen Belanda. Pada masa itu orang-orang yang berhaluan progresif menyampaikan usulannya agar pemerintah Belanda memberikan perahtian pada masyarakat Indonesia yang telah bekerja keras mengisi pundi-pundi rupiah negara Belanda dari praktek tanam paksa.

Desakan itu muncul dari pemikiran bahwa negara Belanda telah berhutang banyak atas kekayaan negara Indonesia yang selama itu dinikmati oleh Belanda.

Desakan untuk menerapkan politik etis mendapat dukungan dari pemerintah Belanda. Pada tahun 1901 dalam pidato negara Ratu Wilhelmina menyatakan bahwa Belanda berkewajiban untuk mengupayakan kemakmuran penduduk Hindia Belanda. Pidato itu menandai sebuah awal kebijakan untuk memakmurkan Hindia Belanda yang terkenal dengan Politik Etis atau Politik Balas Budi.

Politik etis mulai dijalankan pada 1901 dan berisi tiga perlakuan yaitu pendidikan (edukasi), pengairan (irigasi) dan perpindahan penduduk (transmigrasi). Pencetus politik etis adalah seorang politikus bernama C. Th van Deventer.

Van Deventer memperjuangkan nasib bangsa Indonesia dan tertuang dalam majalah de Gids dengan judul Eeu Eereschuld atau Hutang Budi. Van Deventer menilai bahwa Belanda berhutang pada Indonesia dan hutang itu wajib dikembalikan dengan memperbaiki, mencerdaskan dan memakmurkan kehidupan rakyat Indonesia.

Tujuan Politik Etis

Politik etis berfokus dalam kemajuan tiga bidang yaitu edukasi dengan menyelenggarakan pendidikan, irigasi dengan membuat jaringan dan sarana perairan serta transmigrasi dengan mengorganisir perpindahan penduduk.

Politik etis yang dilakukan Belanda dengan program edukasi, irigasi pertanian dan transmigrasi tampak seolah sangat mulia padahal itu dilakukan untuk kepentingan yang menguntungkan Belanda.

Latar Belakang Politik Etis

Hal-hal yang melatarbelakangi pelaksanaan politik etis adalah :

1. Sistem tanam paksa yang menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat Indonesia.
2. Sistem ekonomi liberal tidak mampu memperbaiki keadaan Indonesia.
3. Belanda menekan dan menindas rakyat.
4. Banyak rakyat yang kehilangan tanahnya.
5. Adanya kritik yang berdatangan dari kaum intelektual Belanda.

Isi Politik Etis

Van Deventer menyebutkan bahwa ada tiga cara supaya nasib rakyat Indonesia membaik atau disebut dengan Trilogi Van Deventer. Isi dari Trilogi Van Deventer adalah :

Pendidikan (Edukasi)

Pendidikan diberikan di sekolah kelas satu atau anak-anak pegawai negeri serta orang-orang dengan kedudukan atau memiliki harta. Tahun 1903 diketahui ada 14 sekolah kelas satu di Ibukota Karesidenan serta 29 sekolah di Ibukota Afdeling. Mata pelajaran yang diberikan adalah menulis, membaca, ilmu bumi, berhitung, sejarah, ilmu alam dan menggambar.

Pendidikan kelas dua hanyak diberikan kepada anak-anak pribumi golongan bawah. Tahun 1903 Madura dan Jawa mempunyai 245 sekolah kelas dua negeri serta 326 sekolah Fartikelir di antaranya 63 dari Zending.

Tahun 19892 total siswa sebanyak 50.000 orang. Kemudian, tahun 1902 sebanyak 1.632 anak pribumi belajar pada sekolah eropa. Ada tiga sekolah yang bisa ditempuh untuk bisa menjadi pamong praja yang berlokasi di Probolinggo, Magelang dan Bandung. Macam-macam sekolah bagi anak kaum pribumi dan anak-anak Eropa antara lain :

• Hollandsch Indlandsche School (HIS) setingkat dengan Sekolah Dasar (SD).
• Meer Uitgebreid Lagare Onderwijs (MULO) setingkat Sekolah Menegah Pertama (SMP).
• Algemenee Middlebare School (AMS) setingkat dengan Sekolah Menengah Umum (SMU).
• Kweek School atau Sekolah Guru bagi kaum bumiputera.
• Technical Hoges School (Sekolah Tinggi Teknik) di BandungSekolah pertanian di Bogor dibangun pada 1092 yang dikenal dengan IPB.

Pengairan (Irigasi)

Hal penting dalam pertanian adalah irigasi atau pengairan yang telah dibangun oleh pemerintah sejak tahun 1885 yang luasnya mencapai 96.000 bau sebagai irigasi di Demak dan Brantas. Luasnya semakin bertambah di tahun 1902 menjadi 173.000 bau. Irigasi bisa membuat tanah pertanian semakin subur dan meningkatkan produksinya.

Perpindahan Penduduk (Transmigrasi)

Pelaksanaan transmigrasi ke wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa yang belum diolah menjadi lahan perkebunan bisa dimanfaatkan penduduk untuk meningkatkan penghasilan serta mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa.

Jumlah penduduk di Madura dan Jawa adalah 14 juta jiwa pada tahun 1865 dan bertambah dua kali lipat pada tahun 1900. Pada awal abad 19 dilakukan migrasi penduduk dari Jawa Tengah menuju Jawa Timur terkait perluasan perkebunan tembakau dan tebu.

Perpindahan penduduk dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera terjadi sebab banyak permintaan tenaga kerja perkebunan di Sumatera Utara terlebih di Deli dan migrasi ke Lampung untuk tujuan menetap.

Penyimpangan Politik Etis

Di masa awal pencanangan politik etis oleh Van Deventer terlihat baik, Namun, terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya yang dilakukan oleh Belanda. Penyimpangan-penyimpangan tersebut adalah :

Bidang Pendidikan

Pembangunan sekolah yang diajukan Belanda disisipi tujuan untuk mendapatkan tenaga administrasi yang terampil namun murah. Pendidikan tidak diberikan untuk semua rakyat, hanya anak pegawai negeri dan orang mampu saja yang berhak atas pendidikan.

Diskriminasi dalam dunia pendidikan terjadi dalam pendidikan di mana sekolah kelas satu bagi anak pegawai negeri dan orang mampu. Sekolah kelas dua hanya untuk anak pribumi.

Bidang Irigasi

Praktek irigasi hanya ditujukan bagi tanah-tanah subur untuk perkebunan swasta Belanda saja. Tanah-tanah milik rakyat tidak diberikan irigasi. Diadakan pembangunan dan perbaikan dalam bidang irigasi. Namun, irigasi tersebut tidak diberikan untuk ladang dan sawah rakyat, hanya perkebunan swasta asing dan pemerintah kolonial yang diberikan pengairan.

Bidang Migrasi

Migrasi ke luar Jawa hanya ditujukan ke daerah-daerah tempat pengembangan perkebunan milik Belanda berada. Hal tersebut disebabkan adanya kebutuhan tenaga kerja yang besar dalam bidang perkebunan terutama di Deli, Sumatera Utara Suriname dan wilayah lain. Tenaga-tenaga itu dijadikan buruh kontrak.

Sedangkan, migrasi ke Lampung untuk tujuan menetap. Migrasi yang bertujuan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja itu membuat banyak orang melarikan diri. Dalam upaya pencegahannya Belanda mengeluarkan Poenali Sanctie yakni peraturan bahwa pekerja yang melarikan diri akan ditangkap polisi dan dikembalikan kepada pengawas atau mandor.

Demikian penjelasan materi Pengertian Politik Etis, Tujuan, Latar, Isi dan Penyimpangannya Lengkap. Terima kasih sudah membaca artikel kami dan semoga bisa menambah pengetahuan para pembaca 🙂